Pemerintah Myanmar harap China dan Rusia tidak ungkit Rohingya di PBB

Spread the love

Pemerintah Myanmar Harapkan China dan Rusia tidak ungkit masalah Rohingya pada DK PBB

Pemerintah Myanmar mendapat tekanan yang besar dari berbagai kalangan dikarenakan adanya masalah yang terjadi dinegaranya, khususnya warga Rohingya.

Saat ini mereka mulai dekati China dan Rusia agar negara tersebut yang memiliki hak veto tidak menerima semua putusan. Putusan yang dimaksud ialah putusan yang dikeluarkan DK PBB mengenai masalah yang terjadi di Rakhine.

Masalah ini dinyatakan oleh Thaung Tun (Penasehat Keamanan Nasional Myanmar). Beliau mengatakan harap China dengan Rusia yang merupakan anggota DK PBB gunakan hak veto kalau ada pembahasan mengenai Rohingya.

Asal muasal terjadinya konflik di Rakhine, antara militer dengan militan ARSA

Sampai sekarang sekitar 146 ribu warga Rohingya menyelamatkan diri ke kawasan Cox’s Bazar, sebuah daerah menjadi batas antara Bangladesh dengan Myanmar. Catatan ini belum termasuk dengan warga yang sebelumnya melarikan diri (digabungkan mencapai 233 ribu orang).

Seperti diketahui para pengungsi ini menyelamatkan diri melalui jalan darat hingga persawahan. Sebagian melarikan diri dengan menggunakan kapal gelap bahkan banyak korban jiwa yang melayang diakibatkan kapal yang mereka gunakan tenggelam. Hal ini karena melebihnya muatan kapal dan banyak warga yang meninggal dalam kejadian ini.

Baca Juga : Nilai Korut berbahaya, Trump akan jual senjata hebat AS kepada Korsel

Yangon dinilai menaruh jebakan dikawasan perbatasan antar kedua negara (Myanmar dan Bangladesh) dalam 3 hari terakhir ini. Aksi ini mendapat kecaman dari pihak Bangladesh yang dinilai terlalu dekat dengan daerah mereka.

Ranjau yang mereka pasang digunakan untuk menghalangi para warga Rohingya untuk balik ke daerah Rakhine. Hal ini dibantah dengan keras oleh pihak Yangon. Dengan menyatakan jika jebakan tersebut sudah ada dari tahun 1990 untuk halangi para pendatang ilegal. Dalam hal ini para tentara Myanmar telah berupaya menyingkirkan jebakan atau ranjau tersebut.

Pertikaian ini semakin memanas setelah warga Rohongya mendirikan organisasi Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) dan melakukan tindakan pembalasan.

Yangon dengan tegas menyatakan jika organisasi Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) merupakan kelompok teroris dan harus dimusnahkan.

Sementara organisasi Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ini mengatakan mereka bukan teroris tapi hanya mau melindungi diri mereka dari para tentara. Pertikaian ini sudah berlangsung sejak 5 tahun lewat.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *