Pemerintah Indonesia akan beri pendamping hukum kepada TKI Ilegal

Spread the love

Pemerintah turun tangan atasi masalah TKI Ilegal

Masalah yang menimpa para TKI yang bermasalah di negeri jiran Malaysia akhirnya mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia dengan memberikan pendampingan hukum.para TKI ini di tangkap karena bekerja secara ilegal atau gelap.

Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintahan atau kerajaan Malaysia agar diberikan akses konsuler untuk mendapat kepastian proses berjalannya hukum sesuai standar HAM kepada para TKI yang terkena tangkap.

Komitmen ini telah disepakati dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada kamis malam, 6 Juli di Jakarta, rapat yang dihadiri lintas kementerian dan instasi, seperti menteri tenaga kerja dengan menteri hukum dan Ham, pihak imigrasi, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, BNPTKI.

Pemerintah telah menyediakan telepon yang bisa dihubungi selama menjalani proses hukum yaitu, +60321164016 dan +60320064017.

Dalam rapat tertutup selama 2 jam maka diupayakan bagaimana atasi akibat razia atau operasi yang sedang dilaksanakan oleh pihak berwajib atau yang berkuasa kepada para pendatang ilegal yang bekerja disana.

Sekjen kementerian tenaga kerja, Herry Sudarmanto menjelaskan jika rapat itu untuk mencari upaya bagaimana melindungi warga negara kita yang bekerja di negeri jiran.

Beliau juga memastikan kalau pemerintah Indonesia akan hadir dan memberikan bantuan serta akan menyelesaikan masalah yang terjadi kepada warga negara Indonesia.

Herry juga mengimbau kepada para TKI agar menghormati hukum yang berlaku di sana dan meminta kepada pemerintah Malaysia dalam menjalankan penegakan hukum dilakukan secara manusiawi dan berkaca pada nilai-nilai hak asasi manusia.

Pemerintah kita juga berharap kepada Malaysia untuk membahas masalah ini dengan menemukan jalan keluar tentang keberadaan TKI Indonesia yang mencapai 1,3 juta orang.

Operasi atau razia ini dilakukan sebagai lanjutan dari berakhirnya program re-hiring bagi pekerja asing yang bekerja di sana untuk mendapatkan kembali kartu pekerja legal, razia ini dilakukan mulai tanggal 1 juli, sehari setelah ditutupnya program perpanjangan surat kerja legal (15 Februari 2017 – 30 Juni 2017).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *